KETIKA PEREMPUAN TULUS BERMIMPI ( Kisah Sukses Kelompok Simpan Pinjam Bulukumba Sul-Sel)

Tidak salah apa kata pakar motivator, bahwa “Perubahan tidak akan pernah hadir sebagai sebuah hadiah, tapi perubahan harus diperjuangkan”. Dan impian  sebesar apapun, jika itu diyakini akan dicapai, jika dilandasi oleh upaya maksimal, konsisten dan sabar, pada akhirnya akan diraih.. ungkapan ini telah terbukti atas mimpi yang dicoba ditanamkan oleh fasilitator pada beberapa kelompok Simpan pinjam khusus perempuan binaan pnpm mandiri perdesaan bulukumba.

Perempuan perdesaan dengan segala kekurangannya,  memiliki Potensi dan sumber daya yang belum tergarap maksimal sampai hari ini, mereka banyak dikonotasikan tidak memilikii kemampuan, sulit berkembang, dan seterusnya, akhirnya potensi perempuan perdesaan belum banyak dilirik untuk dikembangkan. Pada tahun 2007, dikebupaten Bulukumba, hadir sebuah program yang berjudul PNPM Mandiri Perdesaan, tentu dengan namanya, akan memberi banyak perubahan terhadap kehidupan social ekonomi masyarakat perdesaan, khususnya perempuan.

Salah satu sisi mulia yang dicoba digarap oleh PNPM Mandiri Perdesaan di awal tahun 2007 di bulukumba adalah, penguatan ekonomi melalui pengembangan usaha simpan pinjam yang dikelolah oleh kelompok perempuan di desa-desa, tentu hal ini menjadi sebuah momentum tersendiri bagi kaum perempuan di desa-desa, yang akhirnya tercatat kurang lebih 200 kelompok simpan pinjam khusus perempuan terbentuk, dihampir semua dusun dan desa lokasi PNPM Mandiri Perdesaan kabupaten Bulukumba.

Kehadiran kelompok-kelompok ini, tentu menjadi issu menarik dalam konteks pemberdayaan, apakah mereka cukup hanya di beri pinjaman modal usaha kewajiban program telah selesai, ataukah kelompok-kelompok  ini patut diantar masuk pada wilayah yang lebih manusiawi, sebagaimana visi PNPM Mandiri Perdesaan, “keberdayaan dan kemandirian”. Pergulatan nurani ini kemudian memaksa para fasilitator untuk merumuskan konsepsi pola pendampingan klp perempuan yang diberi julukan kelompok Simpan dan Pinjam, bukan kelompok pinjam saja.

Tentu dengan gengsi fasilitator program, yang telah menjual sekaligus  dua kata simpul perjuangan kaum pinggiran, yaitu Pemberdayaan dan Kemandirian, menjadi hantu yang selalu menemaninya disaat dirinya akan terlelap dimalam hari… apakah kita akan tega menjadi pemain yang seolah-olah, akan memberi perubahan yang semu.

Bisikan ini kemudian memaksa fasilitator, untuk menterjemahkan sebuah gagasan sederhana yang bisa mengantar para kelompok-kelompok perempuan  untuk bermimpi dengan tulus untuk meraih sebuah harapan. Disadari sepenuhnya oleh fasilitator bahwa PNPM Mandiri Perdesaan, hanyalah sebuah kendaraan bagi seorang gucepara, agar hadir ditengah-tengah kelompok masyarakat sebagai seorang sahabat, keluarga dan saudara yang bisa merasakan suara hati mereka, lalu mencoba mengurai benang merah yang telah lama kusut.

Memang tidak akan mungkin efektif sebuah pendampingan yang dilakukan secara klosal, dan tidak akan mungkin kelompok-kelompok perempuan ini secara serentak mampu mewujudkan mimpinya, tapi paling tidak, proses awal dalam mengajak mereka untuk duduk bersama memikirkan sesuatu tentang kehidupannya,  dilakukan secara utuh, dan berdasarkan akar masalah yang mereka hadapi.

Bahwa mereka butuh dana iyya, tapi sesungguhnya kebutuhan mereka bukan pada dana, karena itu hanyalah obat sesaat. Sehingga awal prosesnya kelompok-kelompok ini diajak duduk bersama dalam sebuah ikatan emosional, mencari akar masalah, kenapa mereka butuh modal pinjaman dari pihak lain. Apa itu menjawab akar masalah mereka. Apakah betul mereka tidak punya potensi dan sumber daya yang bisa digerakkan agar mereka tidak tergantung pada pihak lain.

Akhirnya terjawab bahwa pada dasarnya mereka tidak butuh uluran tangan dari pihak luar, yang mereka butuhkan adalah pihak yang percaya akan kemampuan mereka dan mau menemani mereka untuk menyusun sebuah kesadaran kollektif, mimpi kollektif, harapan-harapan kollektif, aturan-aturan kollektif, dan rencana aksi kollektif.

Meyakinkan sesorang untuk percaya pada kemampuannya, tidaklah mudah, membutuhkan sebuah kesabaran yang tinggi, apalagi yang dihadapi adalah kelompok perempuan. Tetapi seorang fasilitator yang baik harus menyadari sebuah teori sederhana, bahwa seekor binatang yang dilatih dengan tulus dan sungguh-sungguh pada akhirnya akan menghasilkan hasil yang maksimal.

Pada konteks ini sehingga, berbagai aktivitas klp dan pengurus klp, yang didesain, secara konsisten, akan mengantar mereka pada sebuah pemahaman, dan mimpi yang sempurna, yang dapat merubah seluruh energi positif yang ada dalam kelompok itu, khususnya pengurus, untuk bergerak menuju sebuah hasil yang maksimal.   

Apa salah jika kelompok Simpan Pinjam Perempuan diajak bermimpi mewujudkan sebuah bank atau lembaga keuangan mikro?. Sebuah pertanyaan yang menggelitik dan Jawabannya menurut saya adalah tidak salah, karena program PNPM Mandiri Perdesaan, dari segi judul, sudah memaksa semua energy positif kita untuk memberi harapan dan mimpi pada setiap komunitas apapun yang menjadi sasaran program, termasuk kelompok simpan pinjam.

Pada konteks inilah sehingga visi atau mimpi sebuah pendampingan kelompok adalah mutlak adanya, jika tidak dibangun dengan visi atau mimpi yang jelas, maka tentu itu sebuah keniscayaan, sehingga menjadi haram hukumnya kita menyebut kata kemandirian apalagi kata pemberdayaan.   

   

Merumuskan visi atau mimpi dalam sebuah kelompok yang dirumuskan  secara partisipatif, lalu terurai dari sebuah kesadaran kollektif akan pentingnya sebuah perubahan yang harus diperjuangkan, menjadi langkah awal pembentukan kelompok. Materi pembahasan ini yang mengantar kelompok-kelompok simpan pinjam khusus perempuan di awal tahun 2007 dikabupaten bulukumba, berdiri dengan semangat dan beraurah.

Hasilnya, kelompok-kelompok ini dalam waktu 5 bulan, rata-rata telah melakukan usaha simpan pinjam dari modal mereka sendiri, sebelum cair dana pinjaman dari PNPM Mandiri Perdesaan.  Pertemuan bulanan dikelompok berjalan, pelatihan dan rakor bulanan pengurus kelompok simpan pinjam menjadi kegiatan rutin dilakukan ditingkat kecamatan. Serentak pengurus kelompok simpan pinjam, seolah-olah berubah menjadi mahasiswa yang setiap saat siap menerima mata kuliah yang diajarkan oleh fasilitator. Suasana ini kemudian menghantarkan banyak kelompok simpan pinjam menemukan titik terang atas mimpi yang mereka rumuskan 5 tahun lalu.    

  

Masalahnya kemudian adalah ihklaskah kita menghantarkan mereka pada sebuah harapan kemandirian yang kita ajarkan pada mereka, sehingga ketika mereka mencoba secara tulus menyatakan kemandiriannya, kitapun menyambut dengan bangga, ataukah kita tidak siap secara konsep untuk mengantar mereka pada sebuah kemandirian. Karena faktanya mereka secara modal, manajemen, administrasi dan seterusnya, sangat memungkinkan untuk diwujudkan mimpi mereka sebagai lembaga keuangan mikro, yang mandiri dan indevenden.

Contohnya kelompok Edelweis, desa kindang. Kecamatan kindang, kelompok ini telah mengelolah dana miliknya sendiri yang diperoleh dari  keuntungan unit usaha simpan pinjam yang dikelolahnya kurang lebih Rp. 100 Jt, Tabungan anggota dan masyarakat menghampiri 200 Jt. Sehingga satu tahun terakhir ini, kelompok ini tidak lagi bermohon pinjaman ke UPK.

Kelompok Edelweis, telah menggulirkan dana kemasyarakat kurang lebih 1 M. Selain mengelolah unit usaha simpan pinjam, kelompok ini memiliki unit usaha produk makan ringan, yang produksinya setiap hari mencapai 1 Jt, dan telah menyerap 10 orang tenaga kerja.

Pergulatan nurani kembali menguji kita, apakah kelompok Edelweis dan kelompok lainnya yang telah menunjukkan kemandiriannya kita biarkan pada posisi itu, tentu tidak, sehingga beberapa bulan lalu, kelompok yang dianggap telah memenuhi criteria untuk mandiri ini, di latih secara khusus, diprakarsai oleh Devisi TPM RBM,  dengan menghadirkan pihak Perbankan BNI-BRI, Dinas Koperasi dan beberapa pihak lain, untuk memberikan penguatan tentang Manajemen pengelolaan lembaga keuangan Mikro.

Bulan Oktober 2012 sekitar 25 kelompok yang dianggap memenuhi criteria tadi dan telah mengikuti pelatihan Manajemen pengelolaan lembaga keuangan mikro, akan lounching peralihan status menjadi lembaga keungan mikro (PKM), setelah Akte pendiriannya dan berbagai pembenahan admnistrasi telah rampung dilakukan.

INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN ANTARA HARAPAN DAN TANTANGAN,

Kebijakan Integrasi seluruh perencanaan pembangunan ke dalam Sistem perencanaan pembangunan regular, menjadi jawaban atas  keterasingan perencanaan pembangunan regular dengan masyarakat, karena telah kehilangan kepercayaan dan makna strategis bagi sebagaian besar  masyarakat, akibat tidak terakomodasinya hasil-hasil Prioritas usulan perencanaan desa dan kecamatan secara signifikan ke dalam    penganggaran APBD selama ini.

Kebijakan Pelibatan seluruh stockholder perencana dan program untuk duduk bersama menyusun sebuah perencanaan strategis mulai dari desa,   yang bertumpuh pada RPJM.Des yang telah disusun sejak awal, memang dirasakan memberi kehangatan hubungan masyarakat dengan pemerintah khususnya tingkat Kabupaten, karena melalui Musrembang, dengan komitmen  seluruh steholder perencana khususnya SKPD, tentu diharapkan akan memberi dampak yang akan lebih besar.

Di Kabupaten Bulukumba, setelah setahun Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan memfasilitasi dan mempersiapkan seluruh dokumen perencanaan ( RPJM.Des dan Review RKP.Des ) yang akan digunakan sebagai bahan materi untuk pelaksanaan Integrasi perencanaan pada awal tahun 2012.

Proses kegiatan perencanaan regular yang dimulai dari desa sampai kabupaten yang juga jadi wilayah pendampingan dan fasilitasi pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, mendapat sambutan positif dari Pemda Kabupaten. Mengingat out put dan proses khususnya Musrembang desa dan Kecamatan, menggunakan model perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan, dan fasilitator Musrembang desa dan Kecamatan di serahkan total kepada Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, dibantu Bappeda, BPMD, dan beberapa fasilitator program lain.

Persiapan Pelaksanaan Integrasi Perencanaan  

Di Kabupaten Bulukumba, Tahapan persiapan proses kegiatan integrasi perencanaan, setelah Dokumen perencanaan selesai ( RPJM.Des dan Review RKP-Des),  langkah strategis yang dilakukan adalah, membangun persepsi yang sama dari seluruh stekholder, baik Bappeda, DPRD, Aktivis LSM, BPMD, Kades dan BPD dll, tentang tujuan strategis Integrasi Perencanaan.

Devisi Pelatihan RBM, memberi konstribusi dalam bentuk menyiapkan beberapa sesi diskusi dan pelatihan, baik yang dilakukan di Bappeda, DPRD, dan di Warkop, tujuannya adalah  untuk mendorong kesadaran kollektif perencana dan masyarakat tentang pentingnya Integrasi perencanaan dengan berbagai out put yang harus dihasilkan, sehingga masyarakat tidak jenuh dengan istilah Musrembang. Rekomendasi ini kemudian ditanggapi serius oleh pihak Bappeda, sehingga dilakukan berkali-kali diskusi informal tentang strategi  dan Mekanisme perencanaan pola PNPM yang akan digunakan di dalam proses Musrembang desa dan Kecamatan.

Komitmen Bappeda yang diprakarsai oleh Pak. Arfan bersama Sekretaris Bappeda, agar proses integrasi perencanaan melalui musrembang, benar-benar dilakukan dengan baik, apresiasi yang luar biasa ini, menginjeksi seluruh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan Bulukumba, untuk mempersiapkan secara baik pelaksanaan Musrembang desa dan Kecamatan.

Salah satu langkah taktis yang dilakukan adalah Rapat dan Diskusi khusus di Ruang Paripurna DPRD membahas persiapan integrasi perencanaan, dan out put Musrembang yang diharapkan oleh masyarakat, yang diprakarsai oleh teman-teman Devisi TPM RBM, dihadiri oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Ketua-Ketua Komisi, Kepala BPMD, Sekretaris Bappeda, Para Pelaku PNPM. MPd, Kepala DEsa, LSM dan Pers.

Rapat shering pendampat ini melahirkan beberapa rekomendasi, diantaranya tentang : Integrasi Perencanaan meupakan langkah strategis seluruh stekholder perencana pembangunan baik ditingkat desa, sampai kabupaten agar duduk bersama di Musrembang desa dan kecamatan untuk merumuskan secara bersama prioritas-periritas usulan-usulan pembangunan mulai di desa, kecamatan dan kabupaten, sehingga hasil Musrembang kedepan lebih baik.

Kedua, Integrasi perencanaan merupakan sesuatu yang memang seharusnya dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih perencanaan. Oleh karena itu, PNPM yang dianggap memiliki pengalaman perencanaan yang baik, dan memiliki banyak pelaku baik di desa maupun kecamatan, tidak salah jika menjadi fasilitator proses Musrembang desa dan Kecamatan.

Respon positif Kalangan DPRD tentang integrasi perencanaan, merupakan langkah maju, walaupun sebagaian besar kepala desa, dan perencana lain, khususnya kalangan aktivis LSM yang hadir berharap, agar prioritas Usulan masyarakat di tingkat kecamatan, pada seluruh SKPD/Dinas, agar menjadi acuan utama pada penganggaran daerah tahun depan. Gagasan ini yang tidak mengerucut pada sebuah kesimpulan dialog dengan berbagai stekcholder perencana di  Ruang Paripurna DPRD Bulukumba.. 

Persiapan lain yang dilakukan adalah pelatihan Kades dan BPD  sekabupaten Bulukumba, yang mengambil Tema Konsepsi dan Strategi Integrasi Perencanaan Pembangunan. Pembicara Sekretaris Bappeda, Kepala BPMD, dan Fasilitator Kabupaten PNPM Mandiri Perdesaan.

Pada pelatihan yang merupakan pra kondisi pelaksanaan integrasi perencanaan regular dengan PNPM Mandiri Perdesaan ini, menjadi kesempatan yang kedua bagi kepala desa, BPD, dan berbagai kalangan, yang berharap banyak, agar Musrembang tidak hanya sebagai serimonial perencanaan, tetapi menjadi salah satu acuan bagi SKPD atau Pemda Kabupaten dalam merumuskan perencanaan pembangunan yang mendapatkan alokasi penganggaran daerah.

Harapan ini memang akan terus menjadi bola salju, sebagaimana harapan kehadiran kebijakan integrasi perencanaan, sebagai sebuah strategi advokasi untuk mendorong sebuah regulasi yang memposisikan hasil-hasil Musrembang sebagai salah satu sumber perencanaan yang patut diberi porsi anggran setiap tahun.

Pandangan yang pesimis dan sikap miris terhahap musrembang masa lalu mewarnai acara diskusi setiap sesesi, dan pihak Bappeda yang dianggap salah satu pihak yang paling dianggap berkompoten, dalam soal perencanaan daerah termasuk musrembang, menyadari spenuhnya, bahwa Dalam UU 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dikenal, empat pendekatan perencanaan pembangunan. Pendekatan Politis,  Teknokratik, Partisipatif  dan Top Down Butten Up. 

Sekretaris Bappeda memberikan sedikit harapan, bahwa untuk mengurangi bias dan kekecewaan Musrembang, SKPD diharapakan telah menyiapkan RENJA, sehingga terjadi sinergi proses prioritas yang dilakukan oleh masyarakat di Tingkat desa saat Musrembang desa, dan saat Musrembang Kecamatan pihak SKPD, Utusan Desa, dan Pihak Kecamatan, dapat bersinerji dalam proses penyusunan prioritas usulan di tingkat kecamatan, sehingga usulan-usulan prioritas tingkat kecamatan, yang akan di bawah ke Musrembang Kabupaten tidak mengalami hambatan, dan mendapakan posisi tawar yang kuat bagi seluruh SKPD untuk mengakomodir usulan-usulan prioritas.

Pada Pelatihan ini diuraikan Tahapan persiapan dan Alur Musrembang desa dan Kecamatan, yang disajikan oleh Fasilitator Kabupaten PNPM Mandiri Perdesaan.

Setelah proses sosialisasi dan penyamaan persepsi tentang Tujuan dan Strategi Integrasi perencanaan mulai dipahami oleh berbagai stekholder yang akan terlibat pada proses Integrasi perencanaan, baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa, persiapan selanjutnya yang dilakukan adalah, Rapat Pemantapan Strategi dan Alur Fasilitasi proses Musrembang desa dan Kecamatan, bagi Fasilitator Kecamatan, BKAD, UPK, PJOK dan PL, difasilitasi oleh Bappeda, BPMD dan Fas.Kab, sebagai Narasumber.