INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN ANTARA HARAPAN DAN TANTANGAN,

Kebijakan Integrasi seluruh perencanaan pembangunan ke dalam Sistem perencanaan pembangunan regular, menjadi jawaban atas  keterasingan perencanaan pembangunan regular dengan masyarakat, karena telah kehilangan kepercayaan dan makna strategis bagi sebagaian besar  masyarakat, akibat tidak terakomodasinya hasil-hasil Prioritas usulan perencanaan desa dan kecamatan secara signifikan ke dalam    penganggaran APBD selama ini.

Kebijakan Pelibatan seluruh stockholder perencana dan program untuk duduk bersama menyusun sebuah perencanaan strategis mulai dari desa,   yang bertumpuh pada RPJM.Des yang telah disusun sejak awal, memang dirasakan memberi kehangatan hubungan masyarakat dengan pemerintah khususnya tingkat Kabupaten, karena melalui Musrembang, dengan komitmen  seluruh steholder perencana khususnya SKPD, tentu diharapkan akan memberi dampak yang akan lebih besar.

Di Kabupaten Bulukumba, setelah setahun Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan memfasilitasi dan mempersiapkan seluruh dokumen perencanaan ( RPJM.Des dan Review RKP.Des ) yang akan digunakan sebagai bahan materi untuk pelaksanaan Integrasi perencanaan pada awal tahun 2012.

Proses kegiatan perencanaan regular yang dimulai dari desa sampai kabupaten yang juga jadi wilayah pendampingan dan fasilitasi pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, mendapat sambutan positif dari Pemda Kabupaten. Mengingat out put dan proses khususnya Musrembang desa dan Kecamatan, menggunakan model perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan, dan fasilitator Musrembang desa dan Kecamatan di serahkan total kepada Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, dibantu Bappeda, BPMD, dan beberapa fasilitator program lain.

Persiapan Pelaksanaan Integrasi Perencanaan  

Di Kabupaten Bulukumba, Tahapan persiapan proses kegiatan integrasi perencanaan, setelah Dokumen perencanaan selesai ( RPJM.Des dan Review RKP-Des),  langkah strategis yang dilakukan adalah, membangun persepsi yang sama dari seluruh stekholder, baik Bappeda, DPRD, Aktivis LSM, BPMD, Kades dan BPD dll, tentang tujuan strategis Integrasi Perencanaan.

Devisi Pelatihan RBM, memberi konstribusi dalam bentuk menyiapkan beberapa sesi diskusi dan pelatihan, baik yang dilakukan di Bappeda, DPRD, dan di Warkop, tujuannya adalah  untuk mendorong kesadaran kollektif perencana dan masyarakat tentang pentingnya Integrasi perencanaan dengan berbagai out put yang harus dihasilkan, sehingga masyarakat tidak jenuh dengan istilah Musrembang. Rekomendasi ini kemudian ditanggapi serius oleh pihak Bappeda, sehingga dilakukan berkali-kali diskusi informal tentang strategi  dan Mekanisme perencanaan pola PNPM yang akan digunakan di dalam proses Musrembang desa dan Kecamatan.

Komitmen Bappeda yang diprakarsai oleh Pak. Arfan bersama Sekretaris Bappeda, agar proses integrasi perencanaan melalui musrembang, benar-benar dilakukan dengan baik, apresiasi yang luar biasa ini, menginjeksi seluruh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan Bulukumba, untuk mempersiapkan secara baik pelaksanaan Musrembang desa dan Kecamatan.

Salah satu langkah taktis yang dilakukan adalah Rapat dan Diskusi khusus di Ruang Paripurna DPRD membahas persiapan integrasi perencanaan, dan out put Musrembang yang diharapkan oleh masyarakat, yang diprakarsai oleh teman-teman Devisi TPM RBM, dihadiri oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Ketua-Ketua Komisi, Kepala BPMD, Sekretaris Bappeda, Para Pelaku PNPM. MPd, Kepala DEsa, LSM dan Pers.

Rapat shering pendampat ini melahirkan beberapa rekomendasi, diantaranya tentang : Integrasi Perencanaan meupakan langkah strategis seluruh stekholder perencana pembangunan baik ditingkat desa, sampai kabupaten agar duduk bersama di Musrembang desa dan kecamatan untuk merumuskan secara bersama prioritas-periritas usulan-usulan pembangunan mulai di desa, kecamatan dan kabupaten, sehingga hasil Musrembang kedepan lebih baik.

Kedua, Integrasi perencanaan merupakan sesuatu yang memang seharusnya dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih perencanaan. Oleh karena itu, PNPM yang dianggap memiliki pengalaman perencanaan yang baik, dan memiliki banyak pelaku baik di desa maupun kecamatan, tidak salah jika menjadi fasilitator proses Musrembang desa dan Kecamatan.

Respon positif Kalangan DPRD tentang integrasi perencanaan, merupakan langkah maju, walaupun sebagaian besar kepala desa, dan perencana lain, khususnya kalangan aktivis LSM yang hadir berharap, agar prioritas Usulan masyarakat di tingkat kecamatan, pada seluruh SKPD/Dinas, agar menjadi acuan utama pada penganggaran daerah tahun depan. Gagasan ini yang tidak mengerucut pada sebuah kesimpulan dialog dengan berbagai stekcholder perencana di  Ruang Paripurna DPRD Bulukumba.. 

Persiapan lain yang dilakukan adalah pelatihan Kades dan BPD  sekabupaten Bulukumba, yang mengambil Tema Konsepsi dan Strategi Integrasi Perencanaan Pembangunan. Pembicara Sekretaris Bappeda, Kepala BPMD, dan Fasilitator Kabupaten PNPM Mandiri Perdesaan.

Pada pelatihan yang merupakan pra kondisi pelaksanaan integrasi perencanaan regular dengan PNPM Mandiri Perdesaan ini, menjadi kesempatan yang kedua bagi kepala desa, BPD, dan berbagai kalangan, yang berharap banyak, agar Musrembang tidak hanya sebagai serimonial perencanaan, tetapi menjadi salah satu acuan bagi SKPD atau Pemda Kabupaten dalam merumuskan perencanaan pembangunan yang mendapatkan alokasi penganggaran daerah.

Harapan ini memang akan terus menjadi bola salju, sebagaimana harapan kehadiran kebijakan integrasi perencanaan, sebagai sebuah strategi advokasi untuk mendorong sebuah regulasi yang memposisikan hasil-hasil Musrembang sebagai salah satu sumber perencanaan yang patut diberi porsi anggran setiap tahun.

Pandangan yang pesimis dan sikap miris terhahap musrembang masa lalu mewarnai acara diskusi setiap sesesi, dan pihak Bappeda yang dianggap salah satu pihak yang paling dianggap berkompoten, dalam soal perencanaan daerah termasuk musrembang, menyadari spenuhnya, bahwa Dalam UU 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dikenal, empat pendekatan perencanaan pembangunan. Pendekatan Politis,  Teknokratik, Partisipatif  dan Top Down Butten Up. 

Sekretaris Bappeda memberikan sedikit harapan, bahwa untuk mengurangi bias dan kekecewaan Musrembang, SKPD diharapakan telah menyiapkan RENJA, sehingga terjadi sinergi proses prioritas yang dilakukan oleh masyarakat di Tingkat desa saat Musrembang desa, dan saat Musrembang Kecamatan pihak SKPD, Utusan Desa, dan Pihak Kecamatan, dapat bersinerji dalam proses penyusunan prioritas usulan di tingkat kecamatan, sehingga usulan-usulan prioritas tingkat kecamatan, yang akan di bawah ke Musrembang Kabupaten tidak mengalami hambatan, dan mendapakan posisi tawar yang kuat bagi seluruh SKPD untuk mengakomodir usulan-usulan prioritas.

Pada Pelatihan ini diuraikan Tahapan persiapan dan Alur Musrembang desa dan Kecamatan, yang disajikan oleh Fasilitator Kabupaten PNPM Mandiri Perdesaan.

Setelah proses sosialisasi dan penyamaan persepsi tentang Tujuan dan Strategi Integrasi perencanaan mulai dipahami oleh berbagai stekholder yang akan terlibat pada proses Integrasi perencanaan, baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa, persiapan selanjutnya yang dilakukan adalah, Rapat Pemantapan Strategi dan Alur Fasilitasi proses Musrembang desa dan Kecamatan, bagi Fasilitator Kecamatan, BKAD, UPK, PJOK dan PL, difasilitasi oleh Bappeda, BPMD dan Fas.Kab, sebagai Narasumber.